Setiap
negara di dunia memiliki perbatasan berdasarkan beragam kriteria.
Namun, batas politik suatu negaralah yang paling sering memicu
perdebatan. Beberapa kasus bahkan menyulut pecahnya konflik bersenjata
antara dua negara yang masih terus berlangsung hingga saat ini. Situs
penyenarai Listverse merangkum daftar 10 Sengketa Perbatasan Paling
Kontroversial yang masih terjadi sampai sekarang.
10. Abkhazia dan Ossetia Selatan
Negara yang terlibat konflik: Georgia vs Republik Abkhazia dan Republik Ossetia Selatan
Abkhazia
dan Ossetia Selatan adalah dua negara erpublik pecahan Georgia di
Kaukasus. Keduanya telah berupaya melepaskan diri dari Georgia sejak
tahun 1920-an. Setelah Revolusi Rusia tahun 1917, Abkhazia dan Ossetia
Selatan ditetapkan sebagai dua republik otonom yang merupakan bagian
dari Georgia dan termasuk di dalam wilayah Uni Soviet. Namun setelah
perang tahun 1920-an, Abkhazia dan Ossetia Selatan mendeklarasikan
kemerdekaannya pada 1923 dan 1922. Masalah kedaulatan keduanya semakin
kompleks di masa keruntuhan Uni Soviet dan Georgia mendeklarasikan
independensinya yang akhirnya berujung pada perang di tahun 1992 dan
2008. Rusia pada akhirnya mengakui kedua republik tersebut sebagai
negara yang terpisah dan berdiri sendiri. Namun PBB, Uni Eropa dan NATO
menolak mengakui kedaulatan Abkhazia dan Ossetia Selatan.
9. Kosovo
Negara yang terlibat konflik: Republik Serbia dan Republik Kosovo
Keruntuhan
negara sosialis di tahun 1990-an juga berpengaruh pada Yugoslavia. Pada
masa keruntuhan Yugoslavia, terbentuk lima negara baru;
Bosnia-Herzegovina, Kroasia, Makedonia, Slovenia, dan Republik Federasi
Yugoslavia yang menaungi daerah otonomi Kosovo. Pada tahun 1998-1999
pecah perang ketika “Kosovo Liberation Army” menuntut kemerdekaan dari
RF Yugoslavia. Setelah perang berakhir, RF Yugoslavia melepas semua
klaimnya atas Kosovo dan menerimanya sebagai wilayah yang diawasi PBB.
Pada tahun 2006, RF Yugoslavia pecah menjadi Serbia dan Montenegro,
sementara Kosovo mendeklarasikan kemerdekaannya dari Serbia pada 17
Februari 2008 dengan memilih Pristina sebagai ibukota. Kosovo diakui
secara resmi sebagai sebuah negara oleh 80 negara anggota PBB plus
Taiwan. Meski telah menjadi anggota IMF dan Bank Dunia, status Kosovo
sampai saat ini masih belum diakui sebagai negara berdaulat secara
sepenuhnya.
8. Sahara Barat
Negara yang terlibat konflik: Kerajaan Maroko vs Republik Demokratik Arab Sahrawi
Sahara
Barat berada di wilayah Afrika yang dikelilingi Maroko, Algeria, dan
Mauritania. Wilayahnya sebagian besar terdiri atas padang pasir sehingga
populasinya pun hanya sekitar 500 ribu penduduk yang sebagian besar
tinggal di kota. Pada awalnya, Sahara Barat berada di bawah kekuasaan
Imperium Spanyol. Namun setelah Kesepakatan Madrid pada tahun 1975,
ketika Spanyol sepakat untuk mengakhiri keberadaannya di wilayah itu,
Sahara Barat diklaim oleh Maroko dan Republik Demokratik Arab Sahrawi
(RDAS). Sebanyak 20-25% wilayah Sahara Barat berada di bawah kekuasaan
RDAS sementara Maroko mengontrol selebihnya. Kekuasaan RDAS diakui oleh
58 provinsi sedangkan 22 provinsi lain menarik dukungan meerka dan 12
lainnya baru akan menentukan sikap setelah referendum PBB. Namun hingga
saat ini, PBB tidak mengakui Sahara Barat sebagai negara berdaulat di
bawah pemerintahan RDAS.
7. Gibraltar
Negara yang terlibat konflik: Kerjaan Spanyol vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Wilayah
Gibraltar telah jadi sengketa sejak bertahun-tahun lalu. Posisinya yang
strategis di Selat Gibraltar memungkinkan akses ke Laut Tengah dan
Suez, yang merupakan jalur penting pelayaran dan perdagangan
internasional. Saat ini, kendali militer selat itu dipegang oleh Inggris
dan Maroko meskipun Spanyol memiliki pangkalan militer yang cukup besar
di area yang sama. Awalnya, Gibraltar dikuasai oleh kekuatan
Anglo-Belanda pada tahun 1704. Kemudian pada tahun 1713 Spanyol
menyerahkannya pada Inggris melalui Perjanjian Utrecht. Sejak itu,
Spanyol tiga kali berusaha mengambil alih kembali Gibraltar namun tidak
berhasil. Referendum yang diadakan pada 1967 dan 2002 yang bertujuan
untuk mengembalikan wilayah itu ke Spanyol, justru menghasilkan
sebaliknya, 99% penduduk memilih untuk tetap berada di bawah kekuasaan
Inggris. Memang tidak ada ketegangan berarti antara Spanyol dan Inggris
terkait klaim wilayah ini, namun Spanyol tetap tidak mau melepaskan
kekuasaan politiknya atas Gibraltar.
6. Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan
Negara yang terlibat konflik: Republik Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Kepulauan
ini terkait erat dengan Kepualaun Falkland yang juga menjadi sumber
keretakan hubungan Argentina dan Inggris. Sejak James Cook mendarat di
Georgia Selatan pada tahun 1775 dan Kepulauan Sandwich pada tahun 1908,
Inggris menganeksasi keduanya pada 1908. Sedangkan Argentina mengklaim
kekuasaannya berdasarkan keberadaan perusahaan penangkapan paus yang
mulai beroperasi tahun 1908 di Georgia Selatan, namun telah
menandatangani perjanjian sewa kepada pemerintah Kepulauan Falkland
sejak tahun 1906. Pada tahun 1985, Georgia Selatan dan Kepualauan
Sandwich Selatan resmi menjadi wilayah luar negeri Inggris. Namun
Argentina tetap melanjutkan klaim kedaulatannya atas kedua wilayah
kepualauan itu. Perkembangan terbaru pada tahun 2010, Presiden
Venezuela, Hugo Chavez, menelpon Ratu Elizabeth II untuk menyerahkan
Georgia Selatan dan Kepulauan Falkland kepada Argentina.
5. Tibet
Negara yang terlibat konflik: Pemerintah Adminsitrasi Tibet vs Republik Rakyat China
Sejarah
kedaulatan Tibet terentang panjang sejak abad 13. Secara hukum,
pemerintah Republik Rakyat China (RRC) melihat Tibet sebagai bagian tak
terpisahkan sejak Dinasti Yuan. Fakta ini didukung peta kuno dan
negara-negara lain sehingga menjadikan Tibet sebagai wilayah otonom
China. Amerika Serikat, Inggris, Uni Eropa dan Perancis serta banyak
negara lain mengakui Tibet sebagai bagian dari China. Akar konflik yang
terus berlanjut hingga saat ini terjadi saat Invasi China ke Tibet pada
tahun 1950, ketika pemerintahan baru komunis memulai “Pembebasan Seluruh
Wilayah China” sehingga menimbulkan pecahnya perang. Setalah perang
berakhir, Pemerintah Administrasi Tibet (PAT), yang diwakili Dalai Lama,
menyerahkan Tibet kepada China dengan 17 poin kesepakatan. Namun,
delegasi Tibet dipaksa menandatangani kesepakatan tersebut. Hingga saat
ini PAT berada di pengasingan di India dan tidak ada tanda-tanda Tibet
akan memperoleh kemerdekaannya.
4. Siprus
Negara yang terlibat konflik: Republik Siprus vs Republik Turki Siprus Utara
Siprus
merupakan kelanjutan konflik Yunani dan Turki di era modern. Konflik
kedua negara sendiri telah berlangsung selama berabad-abad.
“Kepemilikan” Siprus selalu berpindah tangan antara Turki dan Inggris
sepanjang sejarah sejak pertama kali dikuasai Kekaisaran Turki Ottoman.
Diantara penguasaan kedua negara tersebut, muncul pula beberapa kali
pemberontakan yang mendukung kedaulatan penuh dari salah satu negara.
Salah satunya dilakukan kelompok perlawanan Siprus Turki EOKA yang
menginginkan penyatuan Siprus dengan Turki. Dari sekian lama pergolakan
yang masih terjadi hingga sekarang, Turki menguasai 37% bagian utara
pulau tersebut dan mengklaim secara de facto berdirinya Republik Turki
Siprus Utara. Meski begitu, pertempuran antara Yunani dan Siprus Turki
masih jadi pemandangan harian hingga saat ini. Inggris, Yunani, dan
Turki pun harus meminta NATO untuk turut menjaga perdamaian. Sementara
di sisi lain, hanya Turki yang mengakui Republik Turki Siprus Utara
sebagai sebuah negara dan sampai sekarang tidak ada tanda-tanda pulau
tersebut akan bersatu dalam sebuah negara utuh.
3. Kepualauan Falkland
Negara yang terlibat konflik: Republik Argentina vs Inggris Raya dan Irlandia Utara
Kepualauan
ini berkaitan erat dengan Georgia Selatan, namun dengan banyak
kepentingan yang terlibat di dalamnya. Inggris dan Argentina telah
men-sengketakan Falkland sejak ratusan tahun lalu. Inggris telah
mengklaim kedaulatannya atas Falkland sejak tahun 1690 serta mencoba
menguatkannya secara de facto sejak 1833. Argentina mulai
mempersengkatakan kepemilikan Falkland sebelum tahun 1833 ketika
kepualauan tersebut berada di bawah kekuasaannya meski hanya dalam waktu
singkat. Perancis adalah negara pertama yang menguasai Falkland,
setelah itu kekuasaan kerap berpindah diantara Spanyol, Inggris dan
Argentina sampai tahun 1833, saat Inggris mengklaim kedaulatannya dan
mengusir Argentina. Kepulauan itu akhirnya berada dalam kekuasaan
Inggris sampai tahun 1982 ketika Argentina melakukan invasi sekaligus
memulai Perang Falkland. Hingga saat ini, Falkland tetap berada di bawah
penguasaan Inggris namun Argentina tidak menunjukkan tanda-tanda
melepaskan klaimnya atas kepulauan yang sama.
2. Taiwan
Negara yang terlibat konflik: Republik Rakyat China vs Republik China (Taiwan)
Berbeda
dengan Tibet, Republik China – lebih dikenal dengan nama Taiwan –
memperoleh dukungan internasional atas keputusannya memisahkan diri dari
Republik Rakyat China (RRC). Beberapa negara bahkan menyarankan untuk
menanggalkan nama China dan menggantinya menjadi Republik Taiwan untuk
melepaskan hubungan dari negara komunis itu. Sebelum Perang Dunia (PD)
2, Taiwan dimiliki oleh Jepang sedangkan nama Republik China mengacu
pada negeri China daratan. Setelah PD 2, Jepang menyerahkan Taiwan
kepada Republik China. Namun karena perang saudara yang terjadi antara
RRC dan Republik China, kepemilikan Taiwan pun jadi tidak jelas sehingga
pada akhirnya mendeklarasikan diri sebagai sebuah negara berdaulat yang
terlepas dari RRC yang menguasai China daratan. RRC menolak mengakui
Taiwan sebagai sebuah negara dan tidak menjalin hubungan diplomatik
dengan negara-negara yang mengakui Taiwan. Sampai sekarang, Taiwan belum
memperoleh pengakuan penuh sebagai sebuah negara. Hanya 23 negara yang
menjalin hubungan diplomatik resmi dengan negara pulau itu sementara
negara lainnya, meskipun mengakui Taiwan sebagai sebuah negara, memilih
untuk menjalin hubungan diplomatik tidak resmi.
1. Palestina
Negara yang terlibat konflik: Palestina vs Israel
Konflik
Palestina – Israel yang telah berlangsung selama ribuan tahun menjadi
konflik paling populer yang layak jadi pemuncak daftar ini. Terlepas
dari sejarah sengketa yang berbasis agama, konflik kedua negara di era
modern dimulai pasca PD 2 dan genosida yang dilakukan Nazi terhadap
bangsa Yahudi. Ketika kamp-kamp konsentrasi Yahudi dibebaskan, ribuan
Yahudi yang memerlukan tempat tinggal berbondong-bondong secara massal
ke Palestina yang ketika itu populasinya didominasi bangsa Arab. Konflik
pun mulai pecah dan PBB mencoba menengahi dengan mengajukan Rencana
Pembagian Palestina menjadi dua negara terpisah, masing-masing satu
untuk bangsa Arab dan Yahudi dengan Yerusalem sebagai kawasan netral
yang berada di bawah pengawasan PBB. Pada 14 Mei 1948 bangsa Yahudi
mendeklarasikan kemerdekaan sekaligus mendirikan negara Israel. Keesokan
harinya, Mesir, Syria, Lebanon, dan Iran menggempur Israel yang
menandakan dimulainya Perang Arab-Israel. Setahun kemudian diberlakukan
gencatan senjata dan perbatasan sementara ditetapkan. Yordania mengambil
alih wilayah Tepi Barat dan Yerusalem Timur sedangkan Mesir menguasai
Jalur Gaza.
Masalah
berikutnya muncul pada tahun 1956 saat Krisis Terusan Suez ketika
Israel yang dibantu Spanyol dan Inggris menginvasi Semenanjung Sinai.
Pada tahun 1966, hubungan Dunia Arab dengan Israel semakin memburuk yang
berujung pada pecahnya Perang Enam Hari pada tahun 1967. Setelah perang
usai, Israel berhasil mengambil alih Jalur Gaza dan Semenanjung Sinai
dari Mesir, Tepi Barat dan Yerusalem Timur dari Yordania serta Dataran
Tinggi Golan dari Syria. Enam tahun kemudian, Perang Yom Kippur pecah
dan hubungan Israel dengan negara-negara Arab semakin memburuk. Tahun
1988, Palestine Liberation Organization (PLO) mendeklarasikan berdirinya
negara Palestina namun mereka tidak memegang kontrol wilayah Palestina.
Sejak saat itu, PLO terus memperjuangkan kemerdekaan Palestina
berdasarkan perbatasan yang pernah ditetapkan di tahun 1967. Saat ini,
Liga Arab, dan sebagian besar negara-negara di Amerika Selatan, Afrika
dan Asia mengakui negara Palestina. Sedangkan negara-negara Eropa dan
Amerika Utara bersikap sebaliknya. Tahun ini PBB berencana
menyelenggarakan pemungutan suara mengenai status negara Palestina.
